Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui penyelenggaraan SDI, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.

Dalam proses pengujian aplikasi, idealnya evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pengembang aplikasi itu sendiri tetapi juga orang lain yang berada dalam luar lingkup pengembangan. Uji ini sering disebut dengan penetration testing atau uji penetrasi oleh seseorang yang disebut penetration tester yang menguji aplikasi layaknya seorang hacker sedang membobol sebuah aplikasi tetapi dengan tujuan evaluasi.

Pemerintah berupaya membuat layanan yang efektif dan efisien dengan Layanan SPBE. Meski begitu, masih banyak layanan yang berorientasi sektoral dan belum beriorientasi pada pengguna layanan. Webinar ini akan membahas bagaimana mengelola layanan SPBE dan bagaimana mengukur kinerjanya supaya lebih optimal, efisien dan tepat sasaran.

Pemerintah berupaya membuat layanan yang efektif dan efisien dengan Integrasi Layanan SPBE. Meski sudah diamanatkan dalam Perpres tetapi bagaimana penerapannya?

Perkembangan data dan tingkat pengarsipan digital terus meningkat dan bertumbuh secara pesat dan dibutuhkan tata kelola data yang tepat agar dapat dimanfaatkan dengan baik.