
AI Action Summit 2025 Digelar di Paris, Apa Saja yang Dibahas?
Paris kembali menjadi pusat perhatian dunia dalam diskusi seputar kecerdasan buatan (AI). Pada tanggal 10–11 Februari 2025, Prancis menyelenggarakan AI Action Summit, sebuah pertemuan global yang mengumpulkan kepala negara, pembuat kebijakan, pemimpin industri, peneliti, dan perwakilan masyarakat sipil dari hampir 100 negara. Acara ini tidak hanya mencerminkan ambisi geopolitik dalam menguasai teknologi AI, tetapi juga menandai pergeseran paradigma dalam mengutamakan inovasi, regulasi, dan kolaborasi internasional demi kepentingan bersama.
Latar Belakang dan Konteks Global
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah menyaksikan perkembangan pesat teknologi AI yang memicu perdebatan antara inovasi versus regulasi. Dilansir dari laporan Reuters, pertemuan perdana mengenai keamanan AI dilakukan di Bletchley Park, Inggris, mengusung tema keselamatan dan penanganan risiko eksistensial. Namun, pergeseran terjadi ketika pertemuan lanjutan di Seoul (2024) dan kini di Paris (2025) lebih menekankan pada peluang ekonomi dan investasi besar di sektor AI.
Contohnya, Prancis mengalokasikan dana sebesar 109 miliar euro untuk mendukung riset AI, termasuk program inkubasi startup teknologi serta pendanaan bagi pengembangan AI di sektor kesehatan dan energi terbarukan.Selain itu, sejumlah perusahaan multinasional seperti Google DeepMind dan Meta mengumumkan kemitraan strategis dengan laboratorium riset Eropa guna mempercepat inovasi AI yang berkelanjutan.
Di tengah dinamika global tersebut, terdapat perbedaan pendekatan yang mencolok. Amerika Serikat dan Inggris menolak menandatangani deklarasi yang menyerukan AI yang “inklusi, transparan, etis, dan berkelanjutan,” sebuah langkah yang semakin menyoroti perbedaan antara negara-negara besar dengan negara-negara lain yang mendukung tata kelola AI secara bersama. Sementara itu, negara seperti Prancis, China, dan India mendorong kerja sama internasional sebagai fondasi untuk mengatur dan mengembangkan AI demi manfaat umat manusia.
Sementara itu, kawasan Asia-Pasifik turut memainkan peran strategis dalam perdebatan ini. Jepang dan Korea Selatan menerapkan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel untuk mendukung inovasi di sektor manufaktur dan robotika. Uni Eropa memiliki regulasi ketat seperti AI Act, yang membatasi penggunaan AI di sektor-sektor tertentu, berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih berfokus pada pedoman etika dan transparansi tanpa regulasi federal yang mengikat.
Negara-negara seperti Singapura dan Indonesia mulai mengembangkan kebijakan AI nasional yang berorientasi pada perlindungan data dan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis AI.
Tema Utama dan Agenda Konferensi
Inovasi dan Investasi
Salah satu sorotan utama konferensi adalah komitmen besar untuk mendongkrak investasi di bidang AI. Dilansir dari laporan BBC News, Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa Eropa akan memangkas birokrasi agar para pelaku industri dapat berkembang tanpa hambatan regulasi yang berlebihan. Tak heran, rencana investasi swasta di sektor AI di Prancis mencapai angka fantastis, yakni 109 miliar euro, yang menunjukkan betapa seriusnya komitmen negara ini dalam mempertahankan posisinya sebagai pemain global di bidang teknologi.
Selain Prancis, Uni Eropa juga meluncurkan inisiatif baru yang berfokus pada riset dan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Program pendanaan Horizon Europe AI Fund diperluas untuk mencakup lebih banyak startup dan institusi riset, memungkinkan inovasi yang lebih inklusif di seluruh kawasan.
Regulasi dan Tata Kelola AI
Meskipun ada desakan untuk mendorong inovasi, kekhawatiran mengenai risiko penyalahgunaan AI juga semakin mendesak. Deklarasi yang didukung oleh 60 negara menekankan pentingnya kerangka kerja internasional agar AI dikembangkan dan digunakan secara etis serta aman, seperti dilansir dari The Guardian.
Di samping itu, konferensi ini juga membahas langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa AI tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi digital di negara-negara berkembang. Berdasarkan laporan Amnesty International, salah satu inisiatif utama yang diusulkan adalah program pendanaan global untuk startup AI di negara berkembang, yang bertujuan mempercepat adopsi teknologi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Selain itu, Uni Eropa mengajukan kebijakan yang mendorong transfer teknologi melalui kemitraan antara perusahaan multinasional dan bisnis lokal, guna memastikan bahwa manfaat AI dapat dirasakan lebih luas.
Kolaborasi Internasional dan Keterlibatan Masyarakat Sipil
AI Action Summit 2025 tidak hanya melibatkan pemerintah dan pelaku industri, tetapi juga membuka ruang bagi perwakilan masyarakat sipil dan akademisi. Meski demikian, beberapa kelompok seperti Amnesty International mengkritik kurangnya keterlibatan aktivis dalam agenda konferensi, dengan menyerukan agar suara komunitas terdampak lebih diakomodasi. Hal ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.
Dalam sesi panel khusus, perwakilan organisasi non-pemerintah juga membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk tujuan sosial, seperti mitigasi perubahan iklim, pengurangan ketimpangan, dan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan.
Exclusive Class Data Analytic with Machine Learning + AI
-
00
days
-
00
hours
-
00
minutes
-
00
seconds