Arah revolusi industri 4.0 sudah jelas dan tak ada orang yang meragukan, yaitu ke arah transformasi digital. Tapi apakah transformasi digital hanya terjadi di sektor industri dan bisnis saja? Tentu saja tidak. Di saat orang merasakan kemudahan yang didapat dari transformasi digital di sektor industri dan bisnis, tentu mereka berharap kemudahan bisa dinikmati di sektor lain seperti layanan publik. Oleh karena itu, transformasi digital juga perlu dilakukan pada pemerintah terutama pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Smart City

Sebuah konsep kota ke arah transformasi digital sebenarnya sudah ada sejak satu dekade terakhir. Terminologi smart city sendiri adalah sebuah kawasan urban yang menggunakan IoT (internet of things) untuk mengumpulkan data kemudian menggunakan data tersebut untuk mengelola aset dan sumber daya yang ada kawasan tersebut secara efisien. Konsep smart city lekat dengan sebuah integrasi ICT (information and communication) yang tentunya sesuai dengan karakter sebuah transformasi digital.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan sebenarnya sudah mencanangkan program “Gerakan 100 Smart City” sejak beberapa tahun yang lalu. Gerakan smart city ini bertujuan untuk membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun masterplan smart city agar bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Ada 6 sektor yang harus dipenuhi demi terwujudnya sebuah konsep smart city di Indonesia secara menyeluruh yaitu smart governance, smart economy, smart society, smart environment, smart living, dan smart branding. Dalam ekosistem smart city sendiri tujuan utama smart city adalah terciptanya masyarakat yang nyaman, aman, tertib, bahagia, pintar dan sejahtera sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi tinggi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Selain “Gerakan 100 Smart City”, arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga sangat mendukung adanya transformasi digital di semua instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam Peraturan Presiden tersebut, penerapan SPBE ini melibatkan berbagai instansi dari beberapa kementerian dan badan pemerintah seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Keterlibatan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan ini tentunya menunjukkan keseriusan Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan transformasi digital. Akan tetapi di sisi lain, banyaknya pihak yang terlibat dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru seperti langkah-langkah apa yang harus dilakukan, siapkah sumber daya manusia di instansi pelaksana SPBE, apa saja infrastruktur yang harus disiapkan dalam transformasi digital, bagaimana koordinasi antar lembaga tersebut. Hal-hal tersebutlah yang sering ditanyakan oleh instansi dan dinas pemerintah pelaksana SPBE di daerah. Belum lagi pertanyaan mana yang harus diprioritaskan antara smart city dan SPBE demi terwujudnya sebuah transformasi digital di pemerintahan. 

SIAP Transformasi Digital

Pada tanggal 18 Juli 2019 Inixindo Jogja yang didukung Blue Power Technology, Indosat Ooredoo Business, dan Nikola Indonesia Group menyelenggarakan acara yang bertajuk “SIAP (Step-by-step Integrated Action Pemerintah Daerah) Transformasi Digital.” Acara yang bertempat di Yogyakarta Marriot Hotel ini memiliki konsep utama QnA (question and answer) dimana peserta dari Diskominfo, Bappeda, dan Badan Keuangan Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing dapat bertanya lewat aplikasi web yang telah disediakan di acara SIAP Transformasi Digital. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh pembicara yaitu Imam Machdi dari Kemen PAN/RB, Irwan Rawal Husdi dari BPPT, Agung Nugraha dari BSSN, Andi Yuniantoro dari Inixindo Jogja, dan Filindo Iskandar dari Blue Power Technology. 

Selain sesi QnA, dalam acara SIAP Transformasi Digital ini juga terdapat dua workshop yang berjalan secara bersamaan. Sesi workshop ini membagi peserta SIAP Transformasi Digital menjadi dua untuk mengikuti Workshop Smart City & Smart Province serta Workshop SPBE & Keamanan Informasi. Untuk melepas penat sebelum acara workshop dimulai peserta di dua ruang mengikuti games interactive Kahoot secara terpisah dengan hadiah yang cukup menarik bagi pemenang di setiap ruang.

Dalam Workshop Smart City & Smart Province peserta melakukan asesmen online tentang kesiapan smart city di daerah masing-masing. Peserta di workshop ini juga mendapatkan bank layanan smart city. Setelah itu, workshop kemudian diisi oleh Blue Power Technology yang memberikan penjelasan tentang bagaimana cara yang harus ditempuh untuk mengakselerasi program smart city di masing-masing daerah. Blue Power Technology juga memberikan materi tentang “leverage communication with smart citizen” dan monitoring pajak daerah.

Sedangkan dalam Workshop SPBE & Keamanan Informasi, peserta melakukan asesmen online SPBE dan indeks KAMI (Keamanan Informasi). Di workshop ini, peserta mendapatkan penjelasan dari Indosat Ooredoo Business tentang Internet of Things (IoT) dan macam-macam digital services. Selain dari Indosat Ooredoo Business, peserta juga mendapatkan materi dari Honeynet Project yang memberikan demo untuk mendeteksi serangan cyber yang sering terjadi pada website pemerintah daerah.

Di akhir acara, peserta kembali berkumpul untuk dalam satu ruangan untuk mengikuti undian grand prize.

Extended Session

Acara SIAP Transformasi Digital pada awalnya dijadwalkan dihadiri oleh Bambang Dwi Anggono selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika tapi karena berhalangan hadir pada tanggal 18 Juli, akhirnya pria yang akrab disapa Pak Ibeng datang ke kantor Inixindo Jogja pada tanggal 19 Juli 2019 pada acara demo command center untuk memberikan paparan kepada peserta SIAP Transformasi Digital tentang smart city dan integrasi aplikasi.

Dalam kesempatan kali ini, Pak Ibenk menyampaikan bahwa smart city bukan sekedar e-gov, branding, atau belanja TIK saja. Komponen yang penting adalah smart society (people) dimana usaha untuk mewujudkan smart city akan sia-sia tanpa didukung oleh manusia yang ‘pintar’. Selain itu, Pak Ibenk juga menyampaikan bahwa SPBE merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat terwujudnya smart city di Indonesia.

Melalui SPBE yang ditunjang dengan Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah dapat melakukan efisiensi anggaran untuk pengadaan aplikasi karena aplikasi akan disediakan oleh pemerintah pusat. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menghalangi inovasi-inovasi yang mungkin akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat hanya berupa engine sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi sesuai kebutuhan di daerah masing-masing.

Acara ini ditutup dengan demo command center oleh Blue Power Technology. Demo ini menunjukkan bagaimana command center dengan IoT (internet of things) dapat mengetahui situasi suatu kota dan dapat memegang kendali atas fasilitas publik seperti lampu jalan.

***