Strategi Transisi SPBE ke Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital

Dalam rangka mendukung visi Pembangunan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, transformasi digital menjadi salah satu strategi utama untuk mempercepat pembangunan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan melalui Transformasi Digital Pemerintah (TDP).

Untuk periode 2025-2029, TDP difokuskan pada penerapan Kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan lima aspek utama: (1) penguatan tata kelola Pemdi, (2) penguatan teknologi Pemdi, (3) pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, (4) transformasi digital layanan publik prioritas, dan (5) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Kebijakan ini bertujuan mendukung penurunan kemiskinan melalui tata kelola data terpadu, menciptakan iklim usaha berbasis teknologi, mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, modernisasi sistem penerimaan negara, serta transformasi layanan publik berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, Indeks SPBE akan ditransisikan menjadi Indeks Pemerintah Digital (IPD) mulai tahun 2026. Webinar ini dirancang untuk membekali instansi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dengan wawasan dan strategi dalam menghadapi transisi kebijakan ini, memastikan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif di era digital.

Manfaat Mengikuti Webinar

Memahami kerangka Kebijakan Pemerintah Digital dan hubungannya dengan SPBE;
Mendapatkan panduan praktis untuk adaptasi kebijakan di instansi Pemerintah Daerah;
Memahami proses transisi Arsitektur SPBE ke Arsitektur Pemerintah Digital melalui SIA SPBE v2

Materi Webinar