Kunci SPBE Bisa Menyelesaikan Hambatan E-Government Selama 15 Tahun

Sebelum adanya Perpres no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, Indonesia memiliki Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

Sebelum adanya Perpres no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, Indonesia memiliki Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

Inpres Nomor 3 tahun 2003 melahirkan berbagai inovasi pengembangan layanan digital e-government dalam rentang waktu 15 tahun sebelum adanya Perpres no 95 tahun 2018.

Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur tahun 2015  mengatakan bahwa banyak inovasi layanan digital e-government saat itu.

“Ketika saya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, teman-teman saya dari OPD menceritakan kalau mereka punya E-ini, E-itu” ujar Eddy.

Namun banyaknya inovasi e-government tersebut belum bisa dikatakan berhasil ketika tidak bisa diintegrasikan satu sama lain. 

“Tetapi saya melihat, saya juga bercanda sama teman-teman,  bagus e-sampeyan tapi jika belum bisa terintegrasi baru bisa disebut ‘ealah'” tambahnya.

Bisakah kita mewujudkan SPBE dan menyelesaikan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan E-government selama 15 tahun?

Temukan jawabannya di MID Podcast episode 3 “Siapa Sebenarnya Leading Sector SPBE?” bersama Direktur Eksekutif ASKOSPI, Eddy Santoso.

Dapatkan Artikel Ekslusif tiap Jum’at Pukul 07:09 langsung ke email kamu.

ajax-loader
× Butuh bantuan?