Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Tengah menyelenggarkan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada (20/8) bertempat di Aula Diskominfo Provinsi Jateng, di Semarang. Kegiatan tersebut salah satunya membahas tentang Kolaborasi Manajemen Tata Kelola TIK dan SPBE.

 

Dalam mengelola TIK dan SPBE pemerintah membutuhkan kerangka berpikir agar tujuan dan penerapannya dapat terlaksana serta terukur. Dimulai dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dimana dalam rencana tersebut dirancang program-program sebagai penjabaran dari Visi Misi Kepala Daerah dengan sasaran IT sebagai enabler di Pemerintahan untuk mewujudkan inovasi Smart City di daerah tersebut. Lalu didalam konsep smart city yang memanfaatkan penerapan TIK memerlukan platform ekosistem yang tertuang dalam SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) yang dapat mendukung bussiness process pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggali dan mengelola potensi daerah, memantau dan mengoptimalkan kinerja ASN.

 

Dalam sistem tata kelola ini Pemerintah dihadapkan dengan kondisi dimana perencanaan TIK, penyusunan arsitektur TIK, pengembangan TIK, pengoperasian TIK dan pemeliharaan TIK tidak dirancang, dibangun, dijalankan dan dikelola dengan baik. Sehingga terkesan tidak ada manfaat TIK dalam Pemerintahan tersebut, seperti tidak ada pengamanan untuk aplikasi penting, tidak dapat mendeteksi gangguan, aplikasi yang dibangun tidak dapat memuaskan pengguna dan manfaat yang diberikan stagnan, sulit melakukan mingrasi data, dan aplikasi yang terpisah-pisah dengan single data.

 

Lalu Seberapa Penting Tata Kelola Yang Baik?

Dalam paparannya Andi Yuniantoro selaku Direktur Inixindo Jogja mencoba memberikan ilustrasi dengan perbandingan ketika berkunjung ke Coffe Shop terkenal dengan warung kopi kaki lima. Di coffe shop untuk menyajikan secangkir kopi mereka harus menyajikan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) mulai dari pemilihan bahan, kebersihan, saran penyajian, dan bagaimana memberikan servis kepada konsumen. Hal tersebut tentu tidak akan didapat apabila berkunjung ke warung kopi kaki lima yang menyajikan kopi apa adanya. Tentu hasil akhir dari dua gelas cangkir kopi tersebut akan berbeda meskipun sama-sama diseduh dengan air panas.

 

Andi menambahkan bahwa ilustrasi tersebut dapat diterapkan dalam proses tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana dalam sebuah proses tata kelola Pemerintahan terdapat Visi Misi, Prioritas Pembangunan dan RPJMD yang digunakan sebagai input pendoman bussiness process, untuk mengelola layanan di dalam Pemerintah agar menghasilkan tata kelola IT yang baik diantaranya membangun dan mengelola aplikasi, infrastruktur, SDM TIK, dan informasi.

 

WhatsApp chat Chat via Whatsapp