https://www.rapa-puru.com/ https://ingemantspa.cl/ https://103.63.25.105/
– Inixindo Jogja
Penerapan TIK Mampu Efisienkan Layanan Kesehatan, Ketahui Tantangannya

Penerapan TIK Mampu Efisienkan Layanan Kesehatan, Ketahui Tantangannya

Menteri Kesehatan Republik (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan di Tanah Air.

Sehingga di depan nanti, para peneliti dan profesional kesehatan bisa lebih fokus pada tugas kognitif serta perawatan pasien.

Seperti yang dilansir dari Investor.id, hal tersebut disampaikan oleh Menkes sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam webinar bertema ‘Membangun dan Meningkatkan Layanan Kesehatan Digital di Era Pandemi’ yang digelar oleh Asosiasi Cloud Computing Indonesia bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Rabu (17/3).

Bahkan, Menkes Budi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah melaju dengan pesat.

Adanya TIK bisa membantu umat manusia saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara dan juga menjadi salah satu pendorong globalisasi.

Inovasi-inovasi TIK di Bidang Kesehatan

Inovasi teknologi juga semakin tumbuh pesat dengan berkembangnya cyber physical system, internet of thing (IoT), cloud computing, kecerdasan buatan (artifisial intelligence/AI), cyber security, serta big data analytics.

Di dalam bidang kesehatan sendiri, seluruh inovasi di bidang TIK tersebut akhirnya melahirkan beragam produk, seperti sistem manajemen kesehatan (health management), information system electronic medical, atau health surveillance system, hingga pada akhirnya berfungsi untuk mendesain layanan kesehatan bergerak/digital (mobile health) dan lain sebagainya.

“Kecerdasan buatan (AI) juga akan membawa dunia medis ke tingkat selanjutnya, walaupun masih terdapat permasalahan menyangkut data privasi, potensi kesalahan mesin, dan penerapan regulasi yang tepat,” jelas Menkes Budi.

Dengan adanya teknologi digital, bisa membebaskan para peneliti, dokter, atau perawat, supaya lebih banyak mencurahkan energi dan mentalnya pada tugas-tugas kognitif tingkat tinggi dan peningkatan perawatan pasien.

“Kita menyadari bahwa inovasi teknologi memiliki potensi yang tinggi untuk membantu bidang kesehatan. Para profesional medis pun nantinya tidak perlu lagi menghafal banyak hal, termasuk istilah-istilah dalam bidang kesehatan,” lanjut Budi.

Beliau juga menekankan perlunya peran kepemimpinan inovatif untuk membangun tim kesehatan yang terintegrasi, sehingga layanan kesehatan dapat berkembang serta berkontribusi lebih baik untuk pembangunan nasional.

Layanan Kesehatan Berbasis Digital

Dosen dan peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Anis Fuad menjelaskan, bahwa tingkat adopsi layanan kesehatan berbasis digital (telemedicine) di Indonesia berkembang pesat, khususnya pasca adanya pandemi Covid-19.

Mengacu pernyataan Presiden Joko Widodo, tepatnya pertengahan April 2020, pemanfaatan layanan telemedicine yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan oleh masyarakat Indonesia, mulai naik pesat menjadi 15 juta. Angka ini meningkat dibandingkan sebelum pandemi yang hanya sekitar 4 juta.

“Waktu itu, Presiden menyampaikan ada sekitar 15 juta pengguna telemedicine dari sebelumnya masih 4 juta. Ini catatan menariknya. Artinya, kita bisa melihat dalam kurun waktu 1-2 bulan pacsapandemi, ada peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan digital sekitar 7 juta per bulan,” ungkap Anis.

Menurut Anis, ke depan nanti cloud computing memiliki peran penting dalam layanan kesehatan digital.

Jadi tidak heran, apabila Kementerian Kesehatan dirasa perlu memperkuat regulasi yang kuat serta melindungi profesional kesehatan maupun pasien.

Tantangan Layanan Kesehatan Berbasis Digital

Memang seiring dengan penerapan TIK di bidang kesehatan, proses pelayanan seharusnya lebih praktis dan efisien, serta bisa menekan biaya, baik untuk lembaga layanan kesehatan atau bahkan masyarakat.

Meski begitu, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Sebab, layanan kesehatan digital perlu sinkronisasi data yang berasal dari berbagai lembaga. Tujuannya agar platform dapat memberikan pengalaman terbaik bagi penggunanya.

Selain itu, dari segi infrastrukturnya juga harus dikelola dengan enkripsi end-to-end. Hal ini agar data pribadi pengguna senantiasa terjamin keamanannya.

Perlunya Pengembangan SDM

Kemudian untuk mewujudkan layanan kesehatan yang optimal dengan bantuan TIK, diperlukan SDM yang kompeten.

Infrastruktur TIK yang bagus sekalipun, tidak bisa memberi dampak signifikan apabila SDM dalam organisasi tersebut tidak mampu memanfaatkan infrastruktur tersebut.

Itulah mengapa, pengembangan SDM diperlukan dalam rangkan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan organisasi.

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.

Kota-Kota di Indonesia Ini Sudah Menerapkan Smart City

Kota-Kota di Indonesia Ini Sudah Menerapkan Smart City

Kota-Kota di Indonesia Ini Sudah Menerapkan Smart City

Kota cerdas merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi Internet of things (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Kota-kota di negara-negara maju dunia telah menerapkan Smart City dengan teknologi yang sangat canggih. Lima besar kota terbaik dunia yang menerapkan Smart City adalah Vienna, Toronto, Paris, New York, dan London. Bagaimanakah dengan Indonesia?

Pada 22-23 Mei 2017, dilakukan kick-off program Gerakan Menuju 100 Smart City, di Makassar. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara perwakilan Pemerintah Pusat dengan 25 kepala daerah yang terpilih sebagai peserta tahap pertama.

Daftar kota peserta tahap pertama tersebut adalah Kota Semarang, Kota Singkawang, Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Tomohon, Kota Jambi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Samarinda, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk kabupaten, pesertanya adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Badung, Kabupaten Siak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Banyuwangi.

Kota-Kota di Indonesia Ini Sudah Menerapkan Smart City 1

Di kesempatan lain, pada 11 Desember 2017, di Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan penghargaan kepada 15 kota di Indonesia masuk dalam kategori utama Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017, yaitu Rating Kota Menuju Cerdas (Smart City). Kegiatan ini adalah hasil tindak lanjut dari rangkaian kegiatan survei dan kajian kesiapan kota cerdas terhadap 93 kota di seluruh Indonesia yang dibuka Wapres pada 4 Mei 2017.

Terdapat tiga kategori yaitu Kota Besar diraih Surabaya, Bandung, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan; Kota Sedang diraih Denpasar, Binjai, Manado, Yogyakarta, Kediri; serta Kota Kecil diraih Magelang, Sawahlunto, Bontang, Tual, dan Bukittinggi.

Mewujudkan predikat sebagai Smart City bagi kota-kota di Indonesia tersebut memerlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak. Inixindo Jogja terus berupaya untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah dengan menawarkan program program terkait demi mewujudkannya predikat sebagai Smart City. Kota-kota yang telah menjalin kerja sama dengan Inixindo Jogja terkait Smart City ini antara lain Kabupaten Magelang, Kabupaten Berau, Kabupateb Kotawaringin Barat, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Lamandau.

KPK Dorong Pemerintah Daerah Gunakan Aplikasi E-Government

KPK Dorong Pemerintah Daerah Gunakan Aplikasi E-Government

KPK Dorong Pemerintah Daerah Gunakan Aplikasi E-Government

Teknologi informasi sudah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Hampir segala sendi kehidupan kita berhubungan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi juga berperan penting dalam kehidupan bernegara, namun sayang implementasinya masih belum diterapkan secara maksimal di Indonesia. Karena itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam berbagai bidang.

Beberapa bidang yang didorong untuk melakukan praktik terbaik menuju smart city adalah bidang pengadaan barang dan jasa, kesesuaian tujuan dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, kebijakan infrastruktur, e-perijinan, sistem kinerja daerah (e-musrenbang, e-planning, e-budgeting, e-money, e-sakip), layanan publik menuju smart city dan ketersediaan sumber daya manusia.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di daerah. Dengan membangun sistem berbasis elektronik yang transparan, diharapkan dapat mempersempit dan bahkan menghilangkan ruang gerak untuk melakukan tindak korupsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Surabaya dipilih sebagai daerah percontohan dengan pertimbangan kesiapan untuk memberikan bantuan teknis dalam hal transfer ilmu pengetahuan. Pemprov Jawa Barat bahkan bersedia memberikan source code aplikasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), e-samsat, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) secara cuma-cuma kepada pemerintah daerah lain yang berkomitmen mengimplementasikan pengelolaan berbasis aplikasi elektronik.

KPK Dorong Pemerintah Daerah Gunakan Aplikasi E-Government 2

Hasil pemetaan sementara, KPK masih menemukan kelemahan di berbagai daerah dalam pengelolaan PTSP dan pendapatan atas pajak kendaraan bermotor, serta perlunya TPP di lingkungan pemerintah daerah. Kerjasama Pemprov Jabar dengan berbagai daerah bertujuan mendorong terlaksananya sistem pengelolaan pemerintahan berbasis aplikasi elektronik pada tata kelola pemerintah daerah, membangun komitmen pemerintah daerah, serta menyediakan forum untuk saling berbagi informasi dan pengalaman terkait implementasi sistem elektronik tersebut.

Sedangkan bagi Surabaya, ini adalah kesekian kalinya sistem e-government Pemkot Surabaya diadopsi daerah lain. Terakhir pada 28 September 2016, sistem e-government Pemkot Surabaya diadopsi 41 kepala daerah di Indonesia.

“Menginspirasi orang itu perlu dan jalan masuknya banyak. Bu Risma sudah memberi contoh di Surabaya melalui penerapan e-government. Pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan sistem elektronik ini karena selain efektif dan efisien, juga membangun peradaban, “ kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemkot Surabaya pada 8 November 2016 lalu.

Saut melanjutkan, e-government merupakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Bila inovasi yang diterapkan di Surabaya diadopsi pemerintah daerah lainnya, maka akan memunculkan peradaban baru di Indonesia. Yaitu sebuah peradaban yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

Untuk mewujudkan e-government di berbagai daerah, Inixindo Jogja turut berperan aktif mensukseskan program KPK ini dengan menjadi konsultan IT di beberapa pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang sudah pernah bekerjasama dengan Inixindo Jogja adalah Magelang, Berau, Kotawaringin Barat, Salatiga, Boyolali dan Lamandau.

KPK Dorong Pemerintah Daerah Gunakan Aplikasi E-Government 3

Inixindo Jogja menyediakan berbagai solusi e-government seperti pembuatan dan pengelolaan website, desain grafis dan multimedia untuk bidang kehumasan, pengelolaan data perencanaan pembangunan berbasis MySQL, pengembangan perencanaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah daerah, pengelolaan proyek implementasi TIK, tata kelola TIK pemda, pengembangan sistem informasi pemda, keamanan sistem informasi pemda , serta penanggulangan dan pemulihan bencana sistem informasi pemda.