Webinar Machine Learning Cloud Platform
Inixindo Live Webinar
Machine Learning Cloud Platform
Waktu
2 Desember 2021
Mulai
14.00
Waktu Indonesia Barat
Daftar gratis sekarang untuk mendapatkan aksesnya!
Waktu Indonesia Barat
Daftar gratis sekarang untuk mendapatkan aksesnya!
Bekerjasama dengan KADIN dan Resto Poenokawan, Yogya Semesta adakan Dialog Budaya dan Gelar Seni seri-143 yang bertajuk Rencana Aksi Gerakan Smart City di Yogyakarta.
Dialog Budaya dan Gelar Seni “Yogya Semesta” seri-143 digelar pada Selasa (16/10/2021) di Poenokawan Resto, dan dihadiri oleh sejumlah peserta.
Dialog Budaya dan Gelar Seni “Yogya Semesta” turut mengundang sejumlah narasumber yang memang berkompeten di bidangnya, diantaranya GKR Hayu yang merupakan Panghageng Tepas Tandha Yekti Kraton Yogyakarta, Heroe Poerwadi yang merupakan Wakil Wakil Walikota Yogyakarta, Rony Primanto Hari yang merupakan Kepala Diskominfo Yogyakarta, Andi Yuniantoro yang merupakan CEO Inixindo Jogja, dan Hari Dendi yang merupakan Pengasuh Komunitas Budaya Yogya Semesta.
Dialog tersebut berlatar belakang Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengimplementasikan konsep smart city di wilayah masing-masing.
Sebelumnya, program smart city sudah dicanangkan oleh Pemda DIY pada 2006 silam dengan program Jogja Cyber Province, dimana program ini digunakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seluas-luasnya untuk masyarakat dan pemerintah.
“Mulai tahun 2017 Jogja sudah memulai satu gerakan baru upaya untuk membawa pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien melalui program smart city. Program smart city sejatinya diawali saat pemda DIY melalui Peraturan Gubernur 42 Tahun 2006 mencanangkan program Jogja Cyber Province inisiatif ini guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan interaksi sosial hingga terwujudnya peningkatan taraf hidup,” ujar GKR Hayu
Implementasi Smart City di Yogyakarta sendiri cenderung perlu dipercepat dengan mengembangkan visi, strategi, dan prioritas atas dasar potensi dan permasalahan, kesiapan infrastruktur dan tentunya kesiapan SDM.
“Smart city juga menuai kendala yang beragam SDM yang mumpuni masih menempati rangking atas penyediaan akses smart city baik yang menjalankan maupun pelaku masa depan, keamanan data juga menjadi isu sosial ancaman cyber juga menjadi acaman merusak sistem data jadi perlu ada tindakan preventif yang ekstra untuk melindungi data dari kebocoran dan penyalahgunaan, sinergi masyarakat dan pemerintah juga dibutuhkan untuk perwujudan smart city di Yogyakarta,” tambah GKR Hayu.
Sementara itu, Heroe Poerwadi menambahkan bahwa Smart City merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
“Upaya untuk mempermudah layanan untuk masyarakat, perizinan-perizinan juga sudah melalui smart service, jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan kecuali untuk situasi tertentu yang mengakibatkan untuk ketemu orang yang meminimalkan ini untuk tatap muka,” terang Heroe Poerwadi.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya agar interaksi juga terjadi antar masyarakat, agar nantinya kehidupan sosial masyarakat tidak terkikis perkembangan zaman.
Berbagai inovasi program sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar masyarakat saling terlibat dalam interaksi, antara lain program Gandeng Gendong dan Gandhes Luwes.
“E-Government harus diikuti dengan smart briefing, smart environment, smart economy, smart tourism, smart culture dan semuanya, jadi kalau kita cuma memahami smart city pada perangkat kerasnya maka kita akan menghilangkan elemen-elemen itu yang sebenarnya semua ada pada posisi masyarakat,” jelas Heroe.
CEO Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro menjelaskan bahwa untuk mencapai smart government, perlu dilakukan transformasi digital di berbagai aspek pemerintahan, termasuk Kabupaten dan Kota dalam sebuah Provinsi.
“Bahwa kita sudah masuk ke transformasi digitalisasi, literasi digital, fokus terhadap wadah platform setiap kabupaten untuk nantinya setiap daerah kabupaten dan provinsi akan mengambil data untuk nantinya data tersebut akan diproses menjadi smart government,” paparnya.
Waktu Indonesia Barat
Daftar gratis sekarang untuk mendapatkan aksesnya!
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar menggelar pertemuan benchmarking di Hotel Gallery Prawirotaman, Yogyakarta pada Kamis (28/10/2021) malam.
Dalam pertemuan benchmarking tersebut, Diskominfo Kabupaten Blitar menghadirkan perwakilan dari Diskominfo Kabupaten Magelang dan Diskominfo Kabupaten Sleman sebagai narasumber.
Pertemuan benchmarking tersebut membahas terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City, dan Satu Data.
Benchmarking sendiri merupakan kegiatan untuk menetapkan standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu.
Dengan kata lain, Diskominfo Kabupaten Blitar mengadakan benchmarking untuk membandingkan dan mengukur kegiatan yang ada dalam instansinya, terutama dalam hal implementasi SPBE.
Selain dihadiri oleh perwakilan dari Diskominfo Kabupaten Magelang dan Sleman, turut hadir perwakilan dari Inixindo, Andi Yuniantoro sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Andi menjelaskan terkait implementasi SPBE dan berbagai hal yang terkait didalamnya.
Salah satunya adalah SPBE dan SDM, dimana kedua hal ini tidak bisa terpisahkan, dimana dalam implementasi SPBE dibutuhkan kesiapan SDM.
Dalam pemaparannya, Andi menjelaskan terkait faktor kesiapan SPBE di daerah yang terdiri dari 4 hal, yakni komitmen pimpinan daerah, komitmen OPD, SDM yang terlatih, dan pendanaan yang baik dari pusat dan daerah.
Oleh karenanya, SDM perlu disiapkan dengan mengikuti pelatihan maupun sertifikasi.
Sejauh ini, Inixindo sebagai penyedia pelatihan dan sertifikasi untuk pengembangan SDM, periode 2019-2021 sudah melatih SPBE untuk ASN sebanyak 2879 orang di 29 provinsi.
Tentunya pelatihan dan sertifikasi ini mendukung keberlangsungan implementasi SPBE di masing-masing daerah, dengan memastikan ASN bisa melakukan berbagai hal, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Untuk informasi lebih lanjut terkait pelatihan dan sertifikasi, silahkan klik laman berikut ini.
Waktu Indonesia Barat
Daftar gratis sekarang untuk mendapatkan aksesnya!