Sosialisasi Pengelolaan Layanan e-Government “Mewujudkan Provinsi Sumatra Utara Menjadi Smart Province”

Pemerintah provinsi  Sumatra Utara akan terus berupaya untuk mewujudkan program Smart Province. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah Sumatra Utara ingin memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang dikelola secara lebih modern, partisipatif dan berkelanjutan.

Dalam Sosialisasi Pengelolaan Layanan e-Government yang dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2017 di Gedung Bina Graha Pemerintah Provinsi Sumatra Utara kota Medan, Inixindo Jogja bekerja sama dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Utara mengangkat tema “Mewujudkan Provinsi Sumatra Utara menjadi Smart Province”.

Sosialisasi Pengelolaan Layanan e-Government “Mewujudkan Provinsi Sumatra Utara Menjadi Smart Province” 1

Sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas Kementrian Komunikasi dan Informatika  dari seluruh kabupaten kota provinsi Sumatra Utara. Bapak Bambang Dwi Anggono atau yang lebih akrab disapa Pak Ibenk selaku Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di daulat menjadi narasumber bersama dengan Bapak Andri Yuniantoro, Direktur Inixindo Jogja.

Kota Salatiga Menuju Optimalisasi Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Salatiga untuk mewujudkan optimalisasi penggunaan TI di Kota Salatiga, Inixindo Jogja bekerja sama dengan Pemerintah Kota Salatiga dan didukung oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia, mengadakan forum diskusi bertajuk :

“Kota Salatiga Menuju Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Acara ini dikemas dengan model paparan dan talk show untuk membuka wawasan ASN agar mampu menggunakan IT secara optimal. Dengan kemampuan penguasaan IT, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pelayanan yang diberikan ASN kepada masyarakat.

Dengan menghadirkan Wali Kota Salatiga, Bapak Yuliyanto, S.E., M.M, Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government, Bapak Bambang Dwi Anggono, S.T., M.Eng, dan Direktur Inixindo Jogja, Bapak Andi Yuniantoro sebagai narasumber, materi paparan ketiga narasumber dapat diunduh di bawah ini :

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL

Dalam artikel sebelumnya berjudul Proteksi Kode Oracle PL/SQL dengan Fitur Wrap telah dibahas cara melakukan proteksi terhadap source code atau kode sumber PL/SQL untuk triggerfunction, serta stored procedure sehingga tidak bisa terlihat oleh orang lain. Fitur yang digunakan untuk memproteksi source code PL/SQL tersebut adalah fitur wrap untuk melakukan semacam enkripsi terhadap kode sumber PL/SQL sehingga orang lain tidak bisa membaca kode sumber tersebut.

Namun semua proteksi buatan manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahannya. Fitur wrap di Oracle PL/SQL pun juga bisa di-hack sehingga hasil enkripsi terhadap source code PL/SQL masih bisa dikembalikan lagi seperti semula sehingga kode sumber aslinya masih bisa dibaca kembali oleh orang lain. Proses ini disebut sebagai unwrap.

Ada beberapa cara untuk melakukan proses unwrap. Cara yang paling mudah untuk mengembalikan hasil wrap PL/SQL menjadi kode sumber aslinya adalah dengan bantuan tool Oracle SQL Developer dengan tambahan plug-in atau extension untuk melakukan proses unwrap. Oracle SQL Developer versi terbaru adalah versi 4.2 yang bisa diunduh secara gratis dari:

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL 2

Sebagai contoh, bila kita melihat kembali fungsi HITUNG_PAJAK di Oracle SQL Developer yang sudah di-wrap seperti yang telah dibahas di artikel sebelumnya, hasilnya adalah sebagai berikut:

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL 3

Perhatikan bahwa source code atau kode sumber PL/SQL asli untuk fungsi HITUNG_PAJAK saat ini tidak bisa dipahami karena telah dienkripsi melalui fitur wrap di Oracle Database.

Untuk bisa memulihkan kode sumber PL/SQL yang telah di-wrap sehingga menjadi kembali seperti semula untuk bisa dipahami dan dipelajari cara kerjanya, perlu melakukan instalasi extension tambahan di Oracle SQL Developer yaitu Unwrapper. Unwrapper merupakan extension atau plug-in tambahan untuk Oracle SQL Developer yang bisa diundah secara gratis dari alamat situs web berikut:

https://www.salvis.com/blog/plsql-unwrapper-for-sql-developer/

Setelah mengunduh file extension Unwrapper tersebut bernama Unwrapper_for_SQLDev_1.0.0.zip, jangan melakukan ekstraksi terhadap file ZIP tersebut namun tetap biarkan sebagai file ZIP. Jalankan Oracle SQL Developer dan lakukan instalasi terhadap extension Unwrapper tersebut melalui menu “Help” kemudian pilih “Check for Updates” seperti berikut ini:

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL 4

Setelah muncul wizard untuk “Check for Updates” di SQL Developer, pilih “Install From Local File” dan kemudian klik “Browse” untuk memilih file Unwrapper_for_SQLDev_1.0.0.zip yang barusan diunduh. Hasilnya menjadi seperti berikut ini:

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL 5

Klik pada tombol “Next” terus hingga proses instalasi extension Unwrapper selesai. Supaya extension Unwrapper tersebut aktif maka harus melakukan restart terhadap aplikasi Oracle SQL Developer, yaitu menutup aplikasi dan kemudian menjalankan kembali aplikasi Oracle SQL Developer.

Setelah melakukan proses restart terhadap aplikasi Oracle SQL Developer, buka kembali fungsi HITUNG_PAJAK di editor Oracle SQL Developer. Source code yang tampil masih dalam bentuk wrap. Untuk melakukan unwrap terhadap kode sumber tersebut, lakukan klik kanan mouse di dalam editor Oracle SQL Developer untuk menampilkan menu sebagai berikut:

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL 6

Pilih “Unwrap” pada menu tersebut atau bisa juga dengan menekan keyboard shortcut Ctrl+Shift+U untuk menjalankan proses unwrap melalui extension Unwrapper di Oracle SQL Developer. Begitu proses unwrap dijalankan, maka langsung akan terlihat kembali kode sumber aslinya sebagai berikut:

Hacking Fitur Wrap di Oracle PL/SQL 7

Perhatikan bahwa source code fungsi HITUNG_PAJAK yang sebelumnya telah di-wrap tersebut sudah bisa dipahami kembali untuk dipelajari cara kerjanya. Dengan demikian, proteksi terhadap kode sumber PL/SQL melalui fitur wrap sudah tidak efektif lagi karena bisa di-hack secara mudah dengan bantuan Oracle SQL Developer dan extension Unwrapper yang semuanya gratis.

Selamat mencoba!

Andrian The

Instruktur Senior

Benarkah Open Source adalah Solusi?

Benarkah Open Source adalah Solusi?

Sesuai dengan program Migrasi Menuju Open Source yang diusung Pemerintah Kabupaten Wonogiri, melalui Dinas Kominukasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri mengadakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi Migrasi Menuju Open Source bagi operator komputer/petugas input data dari seluruh OPD di Kabupaten Wonogiri. Acara ini diadakan pada hari Selasa, 25 Juli 2017 dan bertempat di Ruang Khayangan Setda Kabupaten Wonogiri.

Benarkah Open Source adalah Solusi? 8

Inixindo Jogja dalam acara ini didaulat untuk menjadi narasumber. Sebagai praktisi di bidang IT dan penerapannya, Inixindo jogja membagikan wawasan mengenai perbedaan antara open source dengan close source. Kelebihan dan kekurangan masing-masing dari open maupun close source. Selain itu, Inixindo Jogja juga memberikan wawasan mengenai bagaimana dan hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih menggunakan open source atau close source. Dengan berbagi informasi dengan operator komputer dari masing-masing OPD di Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat membuka wawasan peserta yang selama ini masih belum banyak mengetahui dan terbiasa menggunakan open source.

Benarkah Open Source adalah Solusi? 9

Wacana mengenai migrasi ke open source di Indonesia sebenarnya sudah didengungkan sejak tahun 2005 lalu. Pada saat itu pemerintah melalui Kemkominfo dan Kemenristek menargetkan pada tahun 2010 seluruh instansi pemerintah sudah menggunakan piranti lunak yang legal. Meski sampai saat ini hal tersebut belum bisa diwujudkan sepenuhnya, namun upaya untuk migrasi ke open source masih terus digalakan.

Berdasarkan pertimbangan Pemerintah cecara teoritis, penggunaan open source dapat menghemat sampai 40%-60% dibanding penggunaan peranti lunak berbayar atau proprietary software. Diharapkan open source dapat menjadi solusi untuk mengatasi belanja TI negara yang besar. Pemerintah berkomitmen terhadap program ini melalui Surat Edaran Menteri Negara PAN (Pemberdayaan Aparatur Negara) No 1/2009 yang diterbitkan pada Maret 2009. Dalam surat edaran ini Kemenpan mewajibkan seluruh instansi pemerintah dari pusat hingga daerah harus bermigrasi ke sistem terbuka.

Pada dasarnya migrasi ke open source memang bisa menjadi pilihan yang bijaksana jika dilakukan dengan komitmen yang kuat. Bukan hal yang mudah untuk “memaksa” departemen dan pemda beralih ke open source karena belum terbiasa dengan environment open source. Meskipun banyak peranti lunak open source yang mirip dengan peranti lunak yang sudah biasa kita gunakan, diperlukan proses migrasi yang bertahap dan komitmen untuk kesiapan infrastruktur serta kemampuan SDM.

 

Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah

Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah

Memasuki tahun 2017, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat peraturan mengenai pendirian Dinas Komunikasi dan Informatika di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk percepatan implementasi e-government di Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama dalam urusan komunikasi, informatika, dan termasuk statistik serta persandian.

Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah 10

Sebagi OPD baru, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan di Dinas Kominfo belum memahami benar mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan sehari-hari. Inixindo Jogja bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Tengah dan didukung oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia mengadakan Forum Diskusi bertajuk “Mempersiapkan Dinas Kominfo Sebagai Leading Sector Penerapan E – Government Di Daerah” pada hari Senin, 24 Juli 2017. Bertempat di Aula Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Tengah, acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah 11

Bapak Bambang Dwi Anggono atau yang akrab disapa Pak Ibenk yang merupakan Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Kementerian Kominfo Republik Indonesia didaulat menjadi narasumber bersama dengan Bapak Andi Yuniantoro, Direktur Inixindo Jogja. Dalam forum diskusi, Pak Ibenk banyak memaparkan mengenai anjuran pemerintah pusat tentang implementasi e-government yang menjadi tugas pokok Dinas Kominfo. Pak Ibenk juga banyak memberikan arahan mengenai pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh ASN Dinas Kominfo. Bapak Andi Yuniantoro selaku Direktur Inixindo Jogja memberikan paparan mengenai perkembangan dunia dan teknologi di masa kini, bagaimana informasi dapat memberikan pengaruh besar termasuk di bidang pemerintahan. Beliau juga memberikan paparan mengenai 10 urusan Dinas Kominfo yang sudah disusun oleh tim Inixindo Jogja.

Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah 12

Perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota sangat antusian dan menyambut baik kegiatan yang digagas oleh Inixindo Jogja dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Tengah ini. Para peserta sangat terbantu dengan paparan dan diskusi yang diadakan sehingga mereka mulai memahami mengenai tupoksi Dinas Kominfo dengan masing-masing bidang jabatannya.

Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah 13 Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah 14  Diskusi Bersama Persiapan Implementasi E-Government Dinas Kominfo Se-Kalimantan Tengah 15