Bisakah Satu Data Membantu Program Bansos Tepat Sasaran?

by | Jun 3, 2021

Program bansos yang diberikan pemerintah, kerap kali mengalami kendala ketika proses penyaluran. Tentunya, ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.

Melansir Okezone, pengamat IT Heru Sutadi menilai jika penyaluran bansos yang tepat sasaran masih jadi keraguan besar di tengah masyarakat. Itulah mengapa, kebijakan Satu Data hendaknya dipercepat.

“Data yang valid menjadi kendala di negeri ini. Sehingga, kebijakan satu data perlu segera direalisasikan,” jelas Heru.

Selain itu, Heru juga menjelaskan mengenai tantangan data yang signifikan karena ada perbedaan antar lembaga, sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk eksekusi satu kebijakan. Kemudian, ada juga tantangan mengenai kualitas data yang juga tidak valid.

“Ini karena data lama yang tidak diupdate atau bukan dari sumber langsung,” ungkapnya.

Alasan Perlunya Satu Data

Mengenai kebijakan Satu Data tersebut, sebenarnya tidak lepas dari manfaat yang bisa diberikan dari penerapan kebijakan Satu Data tersebut.

Sebab, Satu Data akan menjamin ketersediaan data yang akurat. Sehingga bisa memudahkan pimpinan negara dan daerah menghasilkan keputusan yang strategis, khususnya dalam menyalurkan bansos untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai contoh, seperti kasus Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyatakan telah menemukan 21 juta data ganda penerima bansos.

Saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk memastikan data penerima bansos sudah sesuai dengan data kependudukan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.

Contact

Phone

0274 515448

Email

marketing@inixindojogja.co.id

Address

Jalan Kenari 69 Yogyakarta

Perlukah Email Official ASN untuk Mendukung Pemutakhiran Satu Data?

by | Jun 2, 2021

Penggunaan email di masa digital seperti saat ini sudah bukan lagi hal yang asing, khususnya untuk pegawai di pemerintahan. Hampir seluruh pekerjaan sudah menggunakan bantuan email.

Akan tetapi, terdapat masalah dari penggunaan email tersebut. Email yang digunakan para ASN masih belum official alias masih email pribadi. Penggunaan email pribadi ini menjadi salah satu penghambat tercapainya Satu Data yang diharapkan oleh pemerintah.

Dilansir Liputan6.com Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, akan lebih baik apabila terdapat email official ASN dalam rangka mendukung Pemutakhiran Data Mandiri ASN.

“Akan lebih baik, apabila dalam penggunaan Satu Data ini ASN juga memiliki email official sekarang ini banyak teman-teman ASN yang menggunakan email pribadi termasuk saya. Dengan Gmail dan Yahoo mail ini memang bisa digunakan tapi tidak bisa menjadi akuntabel karena isinya bisa saja digunakan untuk apa saja,” ujar Bima alam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5/2021).

Bima juga menjelaskan, penggunaan email official ASN ini tujuannya akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pekerjaan saja.

Sebab, penggunaan Gmail dan Yahoo mail bisa mencampuri urusan pekerjaan dan urusan pribadi maupun urusan lainnya.

Email official ASN ini bisa dengan email “go.id”, bukan Gmail atau Yahoo.com. Penggunaan email official ASN ini juga bisa digunakan mendorong agar tercapainya Satu Data.

Kemudian, dengan penggunaan email official ASN, diharapkan bisa membantu BKN untuk memiliki database yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti kesejahteraan ASN.

BKN Targetkan 4,1 Juta ASN Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri

Masih dilansir dari Liputan6.com, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan 4.149.258 orang ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) non ASN untuk melakukan Pemutakhiran Data Mandiri.

“Total keseluruhan target yang akan dijadikan untuk melakukan updating data Mandiri ini adalah 4.149.258 orang ASN + PPT non ASN,” ungkap Deputi Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen, dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5/2021).

Suharmen lanjut menjelaskan, ada tiga target untuk Pemutakhiran Data Mandiri, di antaranya PNS, PPPK, dan PPT Non ASN. Hal itu tertuang dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Proses pendaftaran Pemutakhiran Data Mandiri ini kita tidak lagi menggunakan proses manual yang dulu pernah dilakukan, tetapi sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Penggunaan My SAPK

Untuk percepat tercapainya target yang disebutkan sebelumnya, BKN telah mengembangkan mobile Apps yang berbasis Android dan iOS yang disebut dengan My SAPK.

My SAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk PNS yang terintegrasi dan sudah terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi profil PNS.

Tidak hanya digunakan untuk melakukan updating data, My SAPK juga sekaligus menerima notifikasi dari setiap layanan kepegawaian. Salah satu contohnya, di dalam My SAPK disediakan terkait kompetensi serta kinerja dari pegawai yang bersangkutan.

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.

Contact

Phone

0274 515448

Email

marketing@inixindojogja.co.id

Address

Jalan Kenari 69 Yogyakarta

Satu Data Indonesia Bantu Pertajam Strategi dan Fokus Pembangunan Negeri

by | Jun 1, 2021

Satu Data Indonesia memiliki peran sangat besar agar terciptanya fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Dilansir dari bappenas.go.id, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, bahwa Satu Data Indonesia atau SDI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021.

“Peran Satu Data Indonesia atau SDI sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara lain Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Nasional dan penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, sinergi antar kementerian/lembaga, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat luas dalam penyelenggaraan SDI adalah sangat penting untuk memastikan kontribusi nyata penyelenggaraan SDI dalam pelaksanaan pembangunan ke depan,” jelas Suharso.

Menteri Suharso juga menekankan Satu Data Indonesia sangat penting untuk perbaikan tata kelola data agar menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kemudian Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi juga menegaskan, jika semua unsur penyelenggara Satu Data Indonesia yaitu Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data baik tingkat pusat atau daerah harus melaksanakan Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Kami siap memfasilitasi kegiatan koordinasi Satu Data Indonesia yang melibatkan lintas instansi,” ujar Oktorialdi seperi yang dilansir dari situs BAPPENAS.

Perlunya Peran Pemerintah, Instansi, dan Masyarakat

Dalam rangka tercapainya Satu Data Indonesia, tentunya tidak luput dari peran Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, dan Kementerian Keuangan selaku Pembina Data.

Ketiganya turut menyampaikan perkembangan penyusunan Standar Data dan Metadata yang merupakan dua dari empat prinsip Satu Data Indonesia yang harus dipenuhi sebagai syarat integrasi data ke dalam Portal Satu Data Indonesia.

Tersedianya data yang berkualitas sangat mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berkualitas pula.

Sejalan dengan hal terseut, hingga saat ini tim koordinasi SPBE Nasional terus mengupayakan sinergi program dengan kebijakan Satu Data Indonesia.

Namun selain peran dari instansi terkait, sinergi tersebut juga diperlukan dari pemerintah, instansi, bahkan masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi. Beliau menegaskan bahwa pentingnya sinergi antara pemerintah, instansi dan masyarakat luas.

“Peran bapak/ibu baik di pusat maupun daerah sangat penting terhadap suksesnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia,” ujar Taufik.

Pentingnya Keamanan Informasi Satu Data Indonesia

Kementerian Dalam Negeri selaku Dewan Pengarah, tengah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat informasi mengenai Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, serta Informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik telah mencapai 98 persen.

Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia Pusat Data Nasional, juga tengah mengarahkan pembangunan Pusat Data Nasional terintegrasi sehingga nantinya daerah tidak perlu memiliki pusat data atau ruang server.

Namun yang tidak kalah penting adalah dari segi keamanan data. Badan Siber dan Sandi Negara selaku penanggung jawab domain keamanan dalam SPBE yang berkaitan erat dengan ruang lingkup Satu Data Indonesia telah menggaris bawahi, bagaimana pentingnya keamanan informasi Satu Data Indnesia.

Keamanan informasi Satu Data Indnesia tersebut menjadi sebuah wujud kesiagaan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang bisa diwujudkan dengan dukungan dari segala aspek yang terkait dan sinergi antar stakeholders.

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.

Contact

Phone

0274 515448

Email

marketing@inixindojogja.co.id

Address

Jalan Kenari 69 Yogyakarta

Program Smart City, Menunjang Kemajuan dan Pembangunan Kota

by | May 31, 2021

Program smart city menjadi sebuah upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta komunitas setempat.

Dilansir dari aptika.kominfo.go.id, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City.

Bahkan Menteri Kementerian Kominfo, Johnny G. Plate turut mengapresiasi penyelenggaraan gerakan ini.

“Saya melihat Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan awal yang baik untuk mewujudkan mimpi bangsa ini menjadi digital nation,” ujarnya.

Menkominfo turut berpesan, bahwa masih ada pekerjaan rumah selanjutnya untuk memperluas cakupan inovasi smart city ke kota dan kabupaten yang belum terpilih pada gerakan ini.

Itulah mengapa, sangat diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri.

Pilar-pilar dalam Smart City

Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menganggap program smart city sebagai ajang menggalang kemampuan anak bangsa untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah yang kerap timbul di perkotaan.

Untuk membangun sebuah smart city dapat tercapai, terdapat ada enam pilar, yaitu smart governance, smart society, smart living, smart economy, smart environment, dan smart branding.

Tidak sampai di situ saja, Kemkominfo saat ini juga memiliki tugas untuk mengembangkan kota pintar pada kawasan wisata prioritas dan pedesaan.

“Kami bangun kota pintar pada kawasan wisata prioritas sesuai dengan enam pilar smart city,” ungkap Direktur LAIP Kemkominfo, Bambang Dwi Anggono.

Smart City di Kawasan Wisata dan Pedesaan

Melansir aptika.kominfo.go.id terdapat enam pilar dalam pembangunan smart city di kawasan wisata prioritas, yaitu:

  1. Smart environtment: Menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya;
  2. Smart economy: Memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (cashless) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya;
  3. Smart branding: Membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata;
  4. Smart government: Memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik;
  5. Smart society: Memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik; dan
  6. Smart living: Mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah

Kemudian, dari dalam rangka mencapai smart village yang bertujuan membangun desa dan kawasan yang cerdas, terdapat enam hal harus dilakukan, antara lain:

  1. Branding desa: Mengembangkan brand desa sebagai motivasi dengan menciptakan potensi lokal berkelas global;
  2. Hunian sehat: Terwujudnya hunian yang sehat untuk menghasilkan keluarga yang bahagia, sehat, dan cerdas;
  3. Lingkungan sehat: Membangun tata lingkungan desa dan kawasan yang cerdas dan dikelola dengan baik dalam harmoni, merubah bencana menjadi manfaat;
  4. Pemerintah desa cerdas: Membangun sistem penyelenggara administrasi pemerintahan yang cerdas;
  5. Masyarakat cerdas: Pengembangan tata kemasyarakatan yang harmonis, cerdas, guyub, bahagia; dan
  6. Ekonomi cerdas: Tata ekonomi masyarakat desa yang tangguh, cerdas, dan sejahtera. Mengembangkan tatanan ekonomi yang kemasyarakat dan badan usaha yang tangguh.

Diperlukan Kerjasama Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi

Direktur LAIP yang akrab disapa Ibenk menyampaikan, perlu adanya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi, harus membangun sebuah konsep dan memadukan proses bersama.

“Peran pemerintah memberikan kepastian hukum, tidak memberikan pajak yang memberatkan, dan mendorong terwujudnya masyarakat menggunakan cashless,” jelasnya.

Begitu juga dengan dunia usaha yang diharapkan bisa mendorong kolaborasi dengan masyarakat sehingga bisa mendorong kerja sama serta pemberdayaan UMKM.

Sedangkan dari sisi akademi sendiri, hendaknya bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui e-literasi.

“Dengan demikian akan muncul berbagai peran dan aktivitas yang menghasilkan sebuah atmosfer smart economy bagi suatu daerah yang sangat luar biasa,” ujar Ibenk.

Kemudian, jika melihat dari sisi teknologi, pemerintah daerah hendaknya punya keberanian mendorong dunia usaha serta masyarakat untuk menggunakan teknologi-teknologi seperti QR code, e-banking, dan e-wallet.

Di sinilah Peran kepala daerah menjadi vital untuk membangun sebuah atmosfer yang baik bagi agar program smart city di daerahnya bisa tercapai.

“Semua kembali kepada pimpinan di daerah, di mana amanat rakyat ditumpukan kepada mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan mengatasi masalah yang ada,” pungkas Ibenk.

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.

Contact

Phone

0274 515448

Email

marketing@inixindojogja.co.id

Address

Jalan Kenari 69 Yogyakarta

279 Juta Data BPJS Bocor Bisa Berakibat Fatal, Ini Potensi Bahayanya

by | May 27, 2021

Data BPJS bocor beberapa waktu lalu cukup mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, diperkirakan data sekitar 279 juta warga Indonesia termasuk yang sudah meninggal dunia, turut diretas dan dijual di forum daring.

Dilansir dari Republika.co.id, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Anton Setiawan mengatakan, ada sejumlah potensi bahaya jika benar data BPJS bocor dan diperjualbelikan, antara lain:

– Mengganggu akurasi dari layanan kesehatan nasional.

– Selanjutnya, penyalahgunaan data dan kejahatan, seperti penipuan dan pemalsuan.

– Kebocoran data juga melanggar aspek privasi dari para peserta BPJS Kesehatan.

– Apabila data tersebut dijual secara daring, bisa menimbulkan risiko digunakan untuk hal yang tak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

– Kemudian data BPJS bocor ini bisa merambat ke sistem elektronik atau layanan yang lain.

Hingga saat ini, tim dari BSSN dan BPJS Kesehatan masih melakukan verifikasi data peserta berdasarkan sampel yang ada. Kedua tim juga telah melakukan langkah-langkah untuk merespon dugaan kebocoran tersebut.

“Memastikan data yang dieksfiltrasi oleh pelaku dan sistem elektronik lain yang mungkin terdampak dan melakukan atribusi pelaku untuk keperluan penegakan hukum,” ujar Anton.

Upaya untuk Mengatasi Data BPJS Bocor

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah bergerak melakukan tindak lanjut dugaan kebocoran data yang mirip data BPJS Kesehatan tersebut.

Beliau menjelaskan, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pihak-pihak lain dalam rangka memastikan kebenaran berita tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

BPJS Kesehatan juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus data BPJS bocor ini kepada Bareskrim Polri mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian karena data BPJS bocor.

Sebenarnya BPJS Kesehatan sudah menerapkan keamanan data berlapis dengan sistem keamanan data sesuai dengan standar ISO 27001 yang sudah terverifikasi.

“Untuk memastikan keamanan data, kami melakukan kerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga/pihak profesional, serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 27001 (certified), Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang bekerja 24 jam 7 hari,” jelas Ghufron.

Ghufron menjelaskan, sistem keamanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan sudah berlapis-lapis. Meski sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, akan tetapi masih mungkin data BPJS bocor karena diretas, mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan.

“Walaupun BPJS telah melakukan pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan, mengingat masih dinamisnya dunia peretasan,” pungkasnya dalam keterangan pers, Selasa (25/5).

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.

Contact

Phone

0274 515448

Email

marketing@inixindojogja.co.id

Address

Jalan Kenari 69 Yogyakarta

Apa Penyebab Transformasi Digital?

by | May 25, 2021

Transformasi digital adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Bahkan, transformasi digital adalah hal yang wajib dipahami di era digital seperti sekarang.

Belum lagi, dengan kehadiran pandemi virus corona covid-19 yang saat ini adalah salah satu penyebab transformasi digital harus dilakukan lebih cepat.

Tapi, sebenarnya masih terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab tranformasi digital harus dilakukan, khususnya bagi perusahaan atau organisasi.

Apa saja penyebab transformasi digital tersebut? Berikut ini ada beberapa faktor penyebab transformasi digital dalam sebuah bisnis, antara lain:

Inovasi Teknologi

Maksud dari inovasi teknologi tidak merujuk pada penemuan teknologi baru, melainkan pengembangan teknologi yang diharapkan bisa memberi dampak lebih besar dari sebelumnya.

Hal yang perlu diingat adalah transformasi digitial tidak sepenuhnya dikarenakan pengaruh teknologi. Justru pendorong transformasi digital adalah tentang cara pengunaan dan pengadopsian teknologi oleh pelanggan, mitra, pesaing, dan berbagai pemangku kepentingan.

Terdapat beberapa teknologi dengan potensi bisnis cukup besar seperti IoT, kecerdasan buatan (AI), edge computing, virtual reality, augmented reality, serta blockchain.

Namun, potensi hebat ini dapat terjadi ketika mereka digabungkan dan mengaktifkan berbagai aplikasi baru seperti yang kita lihat dalam konvergensi AI, IoT, dan analitik data besar. Dalam transformasi industri, konvergensi TI dan OT juga sangat berpengaruh.

 

Penemuan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan

Adanya pendekatan yang baru terhadap tantangan manusia dan bisnis, serta inovasi serta penemuan yang menciptakan realitas baru, baik dalam sains, bisnis, teknologi, atau bahkan konteks non-teknologi dari inovasi sejati, ternyata bisa berpengaruh terhadap transformasi itu sendiri.

Contohnya seperti penemuan obat-obatan yang mengubah pelayanan kesehatan, mesin cetak, kereta api, serta masih banyak hal lain.

Seluruh hal tersebut akan akan berpengaruh pada tranformasi digital, sehingga akan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi yang bisa mengubah kebiasaan juga pola pikir manusia.

 

Pengaruh Ekosistem

Perubahan ekonomi, tuntutan mitra yang ingin perusahaan atau organisasi Anda untuk beradaptasi, evolusi menuju kolaborasi dalam ekosistem bisnis transformasional, perubahan peraturan dan regulasi dari pemerintah pusat, perubahan geo-politik, pergeseran sosial, peristiwa yang tidak terduga seperti bencana alam atau bahkan pandemi seperti covid-19, ternyata sangat berpengaruh pada bisnis dan kebiasaan masyarakat secara keseluruhan.

Perilaku dan Tuntutan Pelanggan

Sebenarnya transformasi digital yang disebabkan pelanggan tidak selalu berkaitan dengan teknologi. Akan tetapi, teknologi kerap kali memungkinkan atau berdampak pada transformasi digital saat diadopsi dan diubah jadi sebuah tantangan bisnis.

Contoh kekuatan yang mendorong transformasi digital serta tidak disebabkan faktor teknologi, seperti permintaan pelanggan akan kemudahan penggunaan dan kesederhanaan dalam sebuah proses bisnis.

Ingin Lebih Dalam Memahami Topik di Atas?

Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut dan mendalam mengenai topik di atas, ikuti training di Inixindo Jogja.

Dalam training tersebut, Anda bisa mendapat pendampingan instruktur sehingga proses pemahaman terhadap topik tersebut lebih cepat.

Menariknya lagi, Anda juga bisa memiliki sertifikasi dari topik yang sudah diikuti. Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham dan ahli di bidang terkait.

Tak hanya itu saja, dengan memiliki sertifikasi juga menjadi modal besar untuk perkembangan karir Anda.

Tunggu apalagi? Langsung saja hubungi kami melalui kontak tertera di bawah ini.